Membaca Sepak Bola vs Negara, Gabriel Kuhn dan Dialektika Permainan Rakyat

Tulisan ini membahas hubungan dialektis antara sepak bola, politik, dan perlawanan sosial melalui kajian terhadap karya Gabriel Kuhn, Sepak Bola vs Negara (2023). Dengan pendekatan historis-kritis dan perspektif materialisme budaya, buku ini menunjukkan bagaimana sepak bola berkembang dari ritual rakyat menjadi industri global yang sarat komersialisasi, namun tetap menyimpan potensi emansipatoris. Kuhn menempatkan sepak bola bukan hanya sebagai refleksi struktur sosial, tetapi juga sebagai medan perlawanan terhadap negara, kapitalisme, dan nasionalisme. Di Indonesia, dinamika ini menemukan relevansi dalam konteks tragedi Kanjuruhan, eksploitasi buruh industri olahraga, serta munculnya gerakan suporter progresif.

Bagi banyak orang, sepak bola tampak seperti permainan sederhana dua puluh dua pemain, satu bola, dan sorak-sorai penonton. Namun seperti diingatkan oleh Gabriel Kuhn, di balik permainan yang disebut “indah” itu tersembunyi dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks. “Tidak ada olahraga selain sepak bola,” tulisnya, “di mana olahraga dan politik bertubrukan dengan begitu nyata.” Dalam edisi bahasa Indonesia, penyunting menegaskan bahwa memisahkan sepak bola dari politik adalah kesalahan konseptual. Ia menunjukkan bahwa dari buruh pabrik sepatu Adidas hingga tragedi Kanjuruhan, kekerasan negara, eksploitasi kapitalis, dan represi terhadap rakyat semua menemukan perantaranya di lapangan hijau. Sepak bola bukan dunia terpisah dari politik; ia adalah politik yang dimainkan dengan sepatu, sorak, dan keringat.

Dari Permainan Rakyat ke Disiplin Borjuis

Kuhn memulai analisisnya dengan menelusuri asal-usul sepak bola modern yang berakar dari permainan rakyat di Inggris abad pertengahan. Dalam bentuk awalnya, sepak bola merupakan ritual komunal tanpa batas waktu, tanpa wasit, dan tanpa aturan formal. Ia berfungsi sebagai ekspresi kolektif masyarakat desa: sarana rekonsiliasi sosial, perayaan, bahkan perlawanan terhadap kekuasaan feodal. Namun industrialisasi dan urbanisasi pada abad ke-19 mengubah segalanya. Ketika Inggris memasuki era kapitalisme industri, permainan rakyat yang spontan mulai “dijinakkan.” Sepak bola dimasukkan ke sekolah-sekolah umum dan gereja sebagai sarana pendidikan moral, kedisiplinan, dan kontrol sosial. Dr. Thomas Arnold dari Rugby School menetapkan seperangkat aturan yang mengubah permainan yang liar menjadi olahraga yang “beradab.” Dengan demikian, tubuh-tubuh pekerja yang dulu bebas bergerak kini diarahkan menjadi tubuh-tubuh produktif taat pada waktu, aturan, dan otoritas. Di sinilah Kuhn membaca sepak bola sebagai refleksi logika kapitalisme. Aturan permainan, waktu 90 menit, dan klasemen liga adalah representasi dari rasionalitas borjuis: efisiensi, kompetisi, dan kalkulasi. Sepak bola menjadi miniatur dunia industri sebuah teater kedisiplinan yang dikendalikan oleh kepentingan ekonomi dan kekuasaan.

Sepak Bola dan Kelas Pekerja

Meski dijinakkan oleh kelas menengah, sepak bola justru direbut kembali oleh kelas pekerja. Pada akhir abad ke-19, buruh-buruh Inggris mulai membentuk klub mereka sendiri: Arsenal lahir dari buruh pabrik senjata Royal Arsenal, West Ham United dari pekerja galangan kapal, dan Manchester United dari buruh jalur kereta api Lancashire dan Yorkshire. Kuhn menyebut momen ini sebagai “reapropriasi proletar” proses di mana kelas pekerja mengambil alih bentuk budaya yang awalnya digunakan untuk mendisiplinkan mereka. Stadion menjadi ruang kebersamaan yang langka dalam masyarakat industri. Dalam tribun-tribun yang padat, buruh menemukan solidaritas horizontal yang tak mereka miliki di pabrik.

Namun kontradiksi tetap ada. Klub-klub tersebut segera dikorporatisasi; kepemilikan beralih ke tangan pengusaha, sementara buruh kembali menjadi penonton, bukan pelaku. Dengan demikian, sejak awal, sepak bola modern memuat dialektika antara rakyat dan kapital: antara permainan dan bisnis, antara kebebasan dan kontrol. Bagian penting dalam buku Kuhn adalah kritik terhadap komersialisasi ekstrem sepak bola modern. Ia mencatat bahwa dalam dua dekade terakhir, permainan rakyat telah berubah menjadi industri multi-miliar dolar. Transfer Neymar dari Barcelona ke Paris Saint-Germain pada 2017 senilai 250 juta dolar AS dan gaji Cristiano Ronaldo yang mencapai 90 juta dolar per tahun hanyalah puncak gunung es ketimpangan global.

Sepak bola kini bukan lagi tentang klub dan komunitas, melainkan tentang korporasi dan sponsor. Klub-klub besar seperti Chelsea, Manchester City, dan PSG menjadi alat investasi para miliarder. Hak siar, iklan, dan merchandise menjadi lebih penting daripada suporter di stadion. Dalam kata Kuhn, “komersialisasi sepak bola sudah di luar kendali”. Namun yang lebih mengerikan adalah eksploitasi yang menopang industri ini. Dalam pengantar edisi Indonesia, penyunting mengingatkan kasus buruh pabrik Adidas di Tangerang yang di-PHK massal tanpa pesangon, sementara Lionel Messi sebagai duta merek menikmati jutaan dolar. Piala Dunia Qatar 2022 bahkan dibangun di atas kerja paksa ribuan buruh migran yang mati karena kondisi kerja yang brutal. Kuhn melihat fenomena ini sebagai bentuk “imperialisme olahraga”: relasi kolonial baru di mana tubuh-tubuh Global South menjadi bahan bakar bagi hiburan Global North.

Nasionalisme, Seksisme, dan Politik Tubuh

Selain ekonomi, sepak bola juga menjadi arena politik identitas. Kuhn menunjukkan bahwa nasionalisme masih kuat berakar dalam kompetisi internasional dari konflik simbolik antara Armenia dan Azerbaijan hingga pertandingan yang ricuh antara Serbia dan Albania akibat bendera “Albania Raya.” Ia juga mengulas perlawanan pemain terhadap norma gender dan heteronormativitas. Kasus Thomas Hitzlsperger (Jerman) dan Anton Hysén (Swedia) yang mengaku gay menjadi langkah kecil melawan homofobia dalam olahraga. Sementara itu, kisah Jaiyah Saelua, pemain waria dari Amerika Samoa yang tampil di kejuaraan FIFA, menunjukkan potensi sepak bola untuk menantang batas-batas identitas biologis. Bagi Kuhn, tubuh pesepak bola adalah medan politik itu sendiri: ia dikontrol, dikomodifikasi, tetapi juga dapat menjadi alat pembebasan.

Salah satu kontribusi terbesar Kuhn adalah dokumentasi gerakan resistensi yang muncul di dalam dan sekitar dunia sepak bola. Dari Sócrates di Brasil dengan gerakan Democracia Corinthiana hingga Deniz Naki, pemain Kurdi yang diasingkan karena mendukung perjuangan Kurdistan, Kuhn menampilkan bahwa olahraga bisa menjadi bentuk praksis politik. Di tingkat akar rumput, kelompok-kelompok suporter kiri seperti St. Pauli (Jerman), Rayo Vallecano (Spanyol), dan Babelsberg 03 menjadi contoh klub yang menggabungkan sepak bola dengan agenda antifasis dan solidaritas. Mereka menolak rasisme, mendukung pengungsi, dan menjalankan klub secara koperatif. Fenomena ini juga mulai muncul di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kelompok suporter mulai menolak politisasi dan korporatisasi sepak bola, menggalang dana untuk korban kekerasan negara, serta mengusung gagasan swakelola klub. Penyunting edisi Indonesia mencatat bahwa “suporter anti-fasis dan klub swakelola mulai bermunculan; apakah semua ini berumur panjang, kita lihat nanti.” Kuhn membaca semua ini bukan sebagai romantisisme, melainkan sebagai embrio politik alternatif upaya merebut kembali makna sosial sepak bola dari tangan kekuasaan. Dalam bagian akhir bukunya, Kuhn menulis tentang budaya sepak bola alternatif dunia di mana permainan kembali ke asalnya: akar rumput. Turnamen tiga sisi di Denmark, liga komunitas di Hamburg, dan klub milik suporter seperti AFC Wimbledon atau Forest Green Rovers menjadi model tandingan terhadap sistem kapitalistik. Bagi Kuhn, sepak bola alternatif bukan sekadar “rekreasi sosial,” melainkan eksperimen politik. Ia melatih solidaritas, swakelola, dan demokrasi langsung. Dalam kerangka teori anarkisme yang ia anut, sepak bola alternatif berfungsi sebagai laboratorium kebebasan: ruang di mana masyarakat bisa berlatih mengatur diri tanpa hierarki dan komodifikasi.

Antara Tragedi dan Harapan

Membaca Sepak Bola vs. Negara dalam konteks Indonesia berarti membaca diri kita sendiri membaca sejarah panjang antara rakyat, negara, dan permainan yang telah menjadi bagian dari denyut sosial bangsa ini. Sepak bola di Indonesia tidak hanya sebuah olahraga populer; ia adalah ruang sosial tempat identitas, solidaritas, dan kekerasan saling bersilangan. Dalam banyak hal, apa yang ditulis Gabriel Kuhn tentang hubungan antara negara, kapitalisme, dan olahraga menemukan gema yang sangat konkret di Indonesia. Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 menjadi titik balik yang tragis dalam sejarah sepak bola Indonesia. 135 nyawa melayang akibat penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian di stadion yang penuh sesak. Dalam analisis Kuhn, peristiwa seperti ini bukan sekadar “kecelakaan olahraga,” melainkan manifestasi langsung dari militerisasi ruang publik dan logika negara kekerasan. Penyunting edisi Indonesia mencatat bahwa pada 2022, pemerintah menggelontorkan Rp150 miliar hanya untuk pengadaan gas air mata, sebagian digunakan bukan hanya untuk menekan demonstrasi politik, tetapi juga “kerusuhan sepak bola”. Tragedi Kanjuruhan memperlihatkan dengan gamblang bagaimana aparat menganggap kerumunan suporter bukan sebagai warga, melainkan sebagai ancaman. Stadion yang seharusnya menjadi ruang ekspresi kolektif berubah menjadi arena represi, memperlihatkan bahwa garis antara politik dan olahraga tak pernah benar-benar ada. Dalam kerangka pemikiran Kuhn, negara memanfaatkan olahraga sebagai sarana kontrol sosial, sebagaimana yang pernah dilakukan rezim-rezim otoriter di Amerika Latin atau Eropa Timur.² Sepak bola di tangan negara berfungsi ganda: sebagai alat legitimasi nasionalisme dan sebagai instrumen disiplin massa. Namun seperti yang juga ditekankan Kuhn, setiap bentuk represi justru memicu lahirnya kesadaran politik baru di kalangan rakyat yang mencintai permainan ini.

Selain kekerasan negara, wajah lain dari sepak bola Indonesia juga dipenuhi ketimpangan ekonomi dan eksploitasi tenaga kerja. Dalam pengantar edisi Indonesia, penyunting menyebut kasus buruh pabrik Adidas di PT Panarub Industry, Tangerang, yang di-PHK massal tanpa kompensasi layak, meskipun perusahaan tetap menjadi sponsor utama tim nasional dan pemain dunia seperti Lionel Messi. Fenomena ini sejalan dengan tesis Kuhn tentang “ekonomi sepak bola baru,” di mana logika neoliberal menjadikan tubuh-tubuh pekerja (baik buruh industri maupun atlet profesional) sebagai komoditas. Dalam konteks lokal, pemain sepak bola Indonesia sering menghadapi ketidakpastian upah, kontrak sepihak, dan minimnya jaminan sosial. Kasus protes 29 pemain Kalteng Putra yang menuntut pembayaran gaji tertunda hanyalah satu dari sekian banyak contoh eksploitasi dalam “industri olahraga” yang seolah glamour tapi menyembunyikan realitas ketimpangan struktural. Lebih jauh, pembangunan infrastruktur sepak bola nasional juga sarat kepentingan kapital. Pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) misalnya, menyisakan luka sosial bagi warga Kampung Bayam yang tergusur demi “kebanggaan nasional”. Di sini, stadion bukan lagi ruang publik, melainkan monumen kekuasaan. Ironisnya, rakyat yang tanahnya dirampas harus menatap kemegahan stadion yang dibangun di atas reruntuhan rumah mereka sendiri suatu bentuk “gentrifikasi olahraga” yang menegaskan bagaimana kapitalisme memonopoli ruang bahkan atas nama kebersamaan.

Suporter, Politik Akar Rumput, dan Emansipasi

Namun seperti halnya dalam narasi global Kuhn, setiap penindasan diikuti oleh perlawanan. Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok suporter Indonesia mulai menunjukkan kesadaran politik yang lebih artikulatif. Mereka tidak lagi hanya menjadi penonton pasif, tetapi aktor sosial yang mengambil sikap terhadap isu-isu penindasan yang dilakukan negara. Contohnya dapat dilihat dari solidaritas lintas klub pasca tragedi Kanjuruhan, ketika Aremania dan Bonek dua kelompok yang sebelumnya sering berseteru bersatu dalam aksi “Sepak Bola Berduka” untuk menuntut keadilan bagi korban. Gerakan ini melampaui fanatisme klub dan menunjukkan dimensi politik baru dalam budaya suporter Indonesia. Mereka tidak lagi berbicara atas nama rivalitas, tetapi atas nama kemanusiaan.

Selain itu, muncul pula inisiatif suporter anti-fasis di beberapa kota besar seperti Yogyakarta, Makassar, Serang, Jakarta, dan Bandung, yang secara terbuka menolak rasisme, seksisme, dan nasionalisme sempit di tribun stadion. Mereka memanfaatkan sepak bola sebagai ruang edukasi politik melakukan penggalangan dana, solidaritas terhadap gerakan tani, buruh, warga yang rumahnya digusur hingga kampanye lingkungan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran politik di kalangan suporter tidak muncul dari atas, melainkan dari pengalaman langsung menghadapi kekuasaan dan ketidakadilan. Gerakan klub swakelola juga mulai bermunculan, terinspirasi oleh praktik seperti FC United of Manchester atau Babelsberg 03 yang dikaji Kuhn. Beberapa komunitas mencoba membangun klub tanpa investor besar, dengan manajemen kolektif dan keputusan berbasis musyawarah anggota. Meskipun masih kecil dan terpinggirkan, inisiatif ini merepresentasikan upaya untuk menciptakan sepak bola alternatif sebuah bentuk demokrasi langsung dalam olahraga.

Nasionalisme, Identitas, dan Fanatisme

Di sisi lain, sepak bola di Indonesia juga masih menjadi wadah bagi ideologi nasionalisme dan sektarianisme yang problematik. Kuhn menulis bahwa nasionalisme dalam sepak bola kerap menjadi “panggung modern bagi chauvinisme yang dipoles dengan warna kebanggaan”. Fenomena ini terlihat dari berbagai reaksi berlebihan terhadap persoalan simbolik—misalnya ketika bendera Indonesia terbalik dalam SEA Games 2017 di Malaysia yang memicu gelombang kemarahan di media sosial dan seruan boikot. Bentuk patriotisme semacam ini mengalihkan perhatian publik dari persoalan struktural yang lebih mendasar: korupsi di federasi, ketimpangan fasilitas, dan eksploitasi ekonomi. Di tribun stadion, nasionalisme sering kali dipertukarkan dengan kekerasan simbolik antar suporter, membentuk semacam “nasionalisme lokal” yang justru merusak solidaritas kelas. Kuhn mengingatkan bahwa olahraga semestinya tidak menjadi alat pemisah, tetapi alat untuk membangun kesetaraan. Dalam konteks Indonesia, mengembalikan sepak bola kepada rakyat berarti juga mendekonstruksi mitos nasionalisme yang digunakan untuk menutupi ketidakadilan sosial.

Salah satu pelajaran penting dari Sepak Bola vs. Negara adalah gagasan bahwa permainan bisa menjadi ruang pembelajaran politik. Kuhn menulis bahwa sepak bola “tidak akan mengubah dunia, tetapi ia dapat menemani perjalanan untuk mengubahnya.” Di Indonesia, ini berarti mengakui sepak bola sebagai ruang pedagogis: tempat rakyat belajar tentang solidaritas, demokrasi, dan keberanian menentang kekuasaan. Inisiatif komunitas seperti Football for Freedom, Liga Kampung, Football Street dan kegiatan solidaritas suporter dalam isu-isu kemanusiaan menunjukkan bahwa lapangan bisa menjadi sekolah politik yang sesungguhnya, sekolah yang tidak hanya mengajarkan teori, tetapi praktik kolektif. Melalui sepak bola, warga belajar membangun organisasi, mengelola konflik, dan melawan kekerasan negara. 

Menuju “Sepak Bola yang Berbeda”

Penyunting edisi Indonesia menutup pengantarnya dengan kalimat yang kini menjadi semboyan: “Pastikan bahwa setelah membaca buku ini, siapa pun yang bertanding, tiap golnya adalah anarki”. Kalimat ini bukan ajakan untuk kekacauan, melainkan seruan untuk membayangkan sepak bola yang bebas dari dominasi negara, kapitalisme, dan patriarki sepak bola yang benar-benar dimiliki oleh rakyat.

Dalam konteks Indonesia, visi ini berarti memperjuangkan tiga hal:

1. Demiliterisasi sepak bola, dengan menghentikan kekerasan aparat di stadion dan menjadikan suporter sebagai subjek yang berdaulat.

2. Dekapitalisasi industri olahraga, dengan mengembalikan klub ke basis komunitas dan menolak monopoli sponsor besar.

3. Demokratisasi ruang sepak bola, dengan membuka partisipasi perempuan, minoritas, dan kelompok terpinggirkan.

Jika hal-hal ini bisa diwujudkan, maka sepak bola tidak lagi menjadi “cermin kekuasaan,” tetapi cermin dari masyarakat baru yang lebih adil.

Antara Luka dan Utopia

Sepak bola Indonesia hari ini berada di antara dua kutub: luka dan utopia. Luka dari ratusan nyawa yang terenggut di Kanjuruhan, dari buruh yang diabaikan, dan dari ruang publik yang dikepung oleh korporasi. Namun di sisi lain, ada utopia yang tumbuh pelan-pelan di lapangan kecil, di liga kampung, di spanduk-spanduk solidaritas yang dibentangkan di tribun. Kuhn memberi kita kerangka untuk memahami bahwa politik tidak selalu hadir dalam bentuk partai atau parlemen; kadang ia berwujud nyanyian di tribun, spanduk di pagar stadion, atau kerja kolektif membangun klub rakyat. Dalam ruang-ruang seperti itulah, sepak bola di indonesia sedang belajar menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar permainan: ia sedang belajar menjadi gerakan akar rumput. Sepak bola memang tidak akan mengubah dunia sendirian, seperti pengakuan jujur Kuhn di akhir bukunya. Tetapi ia bisa menjadi “teman seperjalanan bagi mereka yang berjuang untuk mengubahnya”. Dalam dunia yang kian dikuasai korporasi dan kekuasaan, tugas kita mungkin bukan hanya menonton permainan melainkan memainkannya kembali, di lapangan yang kita miliki sendiri, dengan aturan yang kita ciptakan bersama.